Tak habis pembahasan Rio Adrian Sukma yang dikabarkan dekat dengan Wali Kota Medan Rico Waas. Jika kemarin sempat menjadi sorotan berbagai kalangan lantaran menghalangi wartawan mengambil video Wali Kota Medan sedang tandatangani berkas dari jarak jauh, kali ini Sekretaris DPD NasDem Kota Medan tersebut disorot diduga ‘pemain baru’ dana kelurahan di jajaran Pemko Medan.

Hal itu diungkapkan salah satu netizen yang mengomentari viralnya video tersebut. Atas informasi ini, mendorong wartawan untuk menelusuri kebenarannya ke instansi terkait di jajaran Pemko Medan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Medan membenarkan bahwa Rio Adrian Sukma turut mengintervensi program-program yang dibiayai lewat dana kelurahan. “Manalah mungkin gak kita akomodir bang, katanya perintah Pak Wali,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, baru-baru ini.

Pejabat lainnya menyebut, Rio tak hanya memberikan arahan, tetapi juga diduga ikut mengatur dan mengorkestrasi kegiatan-kegiatan yang dibiayai lewat dana kelurahan. “Apalagi kita tahu, dia (Rio) orang dekat pak wali, satu partai pula. Mana mungkin tidak kami akomodir permintaannya,” kata sumber terpercaya tersebut.

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi), Otti S Batubara, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan lewat alokasi dana kelurahan di Kota Medan.

“Sudah sepantasnya KPK untuk masuk lagi ke Medan, memastikan anggaran dana kelurahan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab, mengingat dana yang dialokasikan untuk sektor tersebut cukup fantastis nilainya,” ujarnya, Kamis (24/7).

Menurut Otti, jika per kelurahan dialokasikan senilai Rp1 miliar saja lalu dikali jumlah kelurahan sebanyak 151 yang ada di Kota Medan, maka totalnya bisa mencapai Rp151 miliar. Dari total nilai tersebut, jika nantinya terjadi penyelewengan, sudah tepat kalau lembaga antirasuah tersebut yang turun tangan.

“Makanya mumpung KPK lagi intens-intensnya mendalami kasus suap proyek jalan di Sumut, kita turut mendorong supaya isu soal dana kelurahan yang diorkestrasi oleh oknum pengurus parpol tersebut, ikut dimonitor pelaksanaan kegiatan-kegiatannya di tahun anggaran ini. Apalagi kita tahu, kasus suap proyek jalan tersebut juga awalnya belum ada penenderan dan sebagainya. Sehingga lebih bagus ada upaya antisipasi sejak dini sebelum banyak uang rakyat Kota Medan dikorupsi lewat dana kelurahan itu,” pungkasnya