Kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional dan jalan provinsi di Sumatera Utara (Sumut) memasuki babak baru.

Pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Topan Obaja Putra Ginting (TOP) pada 26-28 Juni 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memanggil dan memeriksa sejumlah nama yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

TOP, yang disebut-sebut sebagai 'anak emas, bestie, sekaligus ketua kelas di lingkaran terdekat Bobby, menjadi tersangka utama dalam kasus ini.

Namun, pemeriksaan KPK tak berhenti di TOP. Sejumlah tokoh lain yang kerap terlihat bersama Bobby turut dimintai keterangan penyidik antirasuah.

Mereka antara lain mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, mantan Sekda sekaligus Pj Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, dan mantan Kapolres Tapanuli Selatan yang kini menjabat Kabag Rorena Polda Sumut, AKBP Yasir Ahmadi.

Yang paling menyita perhatian publik adalah pemeriksaan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin. Muryanto bukan hanya akademisi, tetapi juga dikenal sebagai sahabat dan konsultan politik Bobby.

Hubungan keduanya pernah terjalin melalui sejumlah proyek kerja sama antara USU dan Pemko Medan ketika Bobby menjabat wali kota, termasuk pembangunan kolam retensi di depan biro rektorat USU serta galeri UMKM.

Pemanggilan Muryanto oleh KPK memicu reaksi keras. Alumni USU yang juga Presidium Kongres Rakyat Nasional, Sutrisno Pangaribuan, menilai ini sebagai catatan kelam dalam sejarah USU.

"Sepanjang USU berdiri, belum pernah ada rektor yang diperiksa KPK dalam kasus korupsi di luar kampus. Demi menjaga nama baik USU, Menteri Pendidikan Tinggi harus menonaktifkan Muryanto dari jabatan rektor," ujarnya.

Menurut Sutrisno, penonaktifan sementara diperlukan agar Muryanto bisa fokus menghadapi proses hukum tanpa mengorbankan operasional kampus. Ia juga menegaskan, selama menjalani pemeriksaan,

Muryanto tidak seharusnya menggunakan fasilitas dinas seperti kendaraan dan akomodasi yang bersumber dari dana operasional USU.

"Segala biaya akibat pemeriksaan harus ditanggung pribadi atau oleh KPK,” katanya.

KPK belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan para saksi ini. Namun, gelombang pemanggilan terhadap orang-orang dekat Bobby dinilai mengindikasikan adanya jejaring yang lebih luas dalam dugaan korupsi proyek jalan bernilai triliunan rupiah tersebut.

Publik kini menantikan apakah KPK akan berani menelusuri hingga ke pihak yang memberi perintah dalam perkara ini, atau kasus ini akan berakhir di lingkaran terdekat saja.