Di tengah desakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran dan memastikan penggunaan Dana Desa benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Labuhanbatu Selatan justru dinilai mengarahkan para kepala desa mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang menguras anggaran besar.

Berdasarkan undangan resmi dari Edukasi Training Center Indonesia (ETCI) yang diterima redaksi, kegiatan Bimtek bertajuk “Strategi Menuju Desa Mandiri dan Berdaya melalui Optimalisasi Dana Desa 10% Sesuai Amanat UU No. 3 Tahun 2024” akan digelar di Hotel Grand Central Medan pada 10–13 Agustus 2025.

Setiap peserta diwajibkan membayar biaya kontribusi sebesar Rp5 juta per orang, dengan paket menginap 4 hari 3 malam di hotel berbintang. Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi, makan tiga kali sehari, modul pelatihan, perlengkapan, dan sertifikat. Setiap desa diminta mengirim tiga orang, yang berarti satu desa berpotensi mengeluarkan Rp15 juta hanya untuk mengikuti acara ini.

Jika dikalikan jumlah desa di Labuhanbatu Selatan, total anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan ini dapat mencapai ratusan juta rupiah.

Semuanya bersumber dari Dana Desa yang sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat mempertanyakan urgensi kegiatan ini. Mereka menilai pelatihan seperti ini sering kali hanya menjadi ajang plesiran dengan kedok peningkatan kapasitas, tanpa memberikan dampak nyata terhadap kemajuan desa.

"Ini bentuk pemborosan yang nyata. Di tengah kondisi ekonomi sulit dan kebutuhan mendesak masyarakat desa, anggaran ratusan juta rupiah malah dihabiskan untuk menginap di hotel mewah. Dinas Pemdes seharusnya memprioritaskan program yang langsung dirasakan masyarakat, bukan Bimtek yang manfaatnya minim," ujar salah satu aktivis asal Labusel, Kamis (14/8)

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan seperti ini juga dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah.

Apalagi, sebagian besar materi Bimtek sebenarnya bisa diperoleh melalui koordinasi langsung dengan Kementerian Desa atau pelatihan daring, yang biayanya jauh lebih murah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pemdes Labuhanbatu Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait alasan mengarahkan para kepala desa mengikuti Bimtek berbiaya tinggi tersebut.

"Masyarakat berharap pihak inspektorat daerah dan aparat penegak hukum mengawasi ketat penggunaan Dana Desa, agar tidak diselewengkan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi warga," sebut aktivis tersebut.