Foto pertama merekam momen Gubernur Sumut bersama mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, saat meninjau kondisi jalan di Sipiongot.

Kala itu, seolah penuh keseriusan menelaah dokumen dan rencana teknis perbaikan jalan. Namun, waktu kemudian membongkar fakta berbeda, Topan Ginting kini menjadi pesakitan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Bayangan integritas dalam pembangunan infrastruktur akhirnya ternoda, meninggalkan kesan bahwa proyek jalan tak hanya soal teknis, tapi juga rawan menjadi ajang bancakan.

Sementara itu, foto kedua memperlihatkan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Kadis PUPR Sumut yang baru, Hendra Siregar ketika meninjau perbaikan jalan di Labura.

Situasinya tampak serupa, dokumen peta teknis dibentangkan, diskusi penuh perhatian, dan harapan publik kembali dibangkitkan.

Namun kali ini, momentum berbeda, publik menaruh harapan agar pembangunan jalan di bawah kepemimpinan baru bisa benar-benar bersih dari praktik kotor masa lalu.

Kedua foto ini menjadi ironi sekaligus perbandingan tajam. Kegiatan sama —meninjau jalan rusak demi kepentingan rakyat ternyata menyimpan cerita yang sangat berbeda.

Di masa lalu, ada noda OTT yang mencoreng citra birokrasi. Di masa kini, ada harapan agar Sumut bisa melepaskan diri dari lingkaran korupsi dalam pembangunan.

Pertanyaannya kini, apakah momentum baru ini hanya akan menjadi pengulangan sejarah? Atau justru menjadi titik balik agar jalanan Sumut benar-benar dibangun dengan integritas, bukan dengan “jalan belakang”?