Lembaga swadaya masyarakat Masyarakat Observasi Nasional Integritas dan Optimalisasi Reformasi (Monitor) mengungkap indikasi keterlibatan oknum pejabat salah satu BUMD Sumut dalam proyek belanja furniture Stadion Teladan Medan senilai Rp 61,7 miliar.

Oknum tersebut disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Sumut Bobby Nasution dan diduga menguasai banyak proyek strategis di Pemprov Sumut.

Direktur Monitor, M. Akbar, menegaskan bahwa proyek ini sudah tercium sebagai permainan kelompok tertentu yang berafiliasi langsung dengan lingkaran kekuasaan.

"Indikasi kuat ada oknum pejabat BUMD Sumut yang ikut bermain dalam proyek ini. Oknum ini dikenal dekat dengan Gubernur Bobby Nasution, dan kabarnya sedang menyiapkan pola serupa untuk Stadion Mini Pancing. Ini jelas bukan sekadar proyek biasa, melainkan skema penguasaan anggaran miliaran rupiah,” kata Akbar, di Medan, Senin (8/9).

Monitor menemukan, pada TA 2024, Dinas Perkimcikataru Pemko Medan menggelontorkan Rp 17,9 miliar untuk furniture Stadion Teladan melalui e-purchasing dengan PT TII sebagai penyedia. Setahun kemudian, pada TA 2025, anggaran melonjak menjadi Rp 43,8 miliar, dengan penyedia yang tetap sama.

"Kenapa harus perusahaan yang sama, dengan pola belanja berulang, tapi fisiknya tidak jelas? Ini pola yang sangat mencurigakan. Apalagi kalau dikaitkan dengan jejaring bisnis-politik yang sedang dibangun oleh oknum pejabat BUMD tersebut," ujarnya.

Akbar juga mengkritik pernyataan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, yang sempat menyebut bahwa pekerjaan APBD Kota Medan sudah selesai.

"Bagaimana bisa disebut selesai kalau barang senilai puluhan miliar itu tak kunjung terlihat? Dugaan kami, belanja tahun 2024 bisa saja fiktif, lalu dipoles lagi dengan anggaran lebih besar di 2025," tegasnya.

Menurut informasi yang diperoleh Monitor, oknum pejabat BUMD yang sama diduga sudah menguasai berbagai proyek bernilai miliaran rupiah di dinas-dinas Pemprov Sumut. Pola penguasaan proyek ini disebut-sebut mirip kartel, di mana perusahaan penyedia diarahkan pada pihak tertentu.

"Ini yang harus dibongkar. Kalau dibiarkan, Pemprov Sumut akan menjadi ladang monopoli kelompok elit tertentu. Masyarakat hanya akan jadi korban, sementara anggaran publik dipakai untuk memperkaya segelintir orang," tegas Akbar.

Monitor mendesak agar aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK dan Kejaksaan, segera turun tangan mengusut dugaan persekongkolan proyek ini.

"Ini bukan lagi soal Stadion Teladan. Ada pola besar yang sedang dimainkan di Sumut, dengan memanfaatkan APBD sebagai bancakan. Kalau APH serius, mudah sekali menelusuri jejak perusahaan dan hubungan dengan oknum pejabat BUMD dekat Bobby Nasution itu," pungkasnya.