Jakarta - Gerakan Aktivis Kebijakan Publik (GAKP) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). pada hari Selasa 14 Juli 2026.

‎

‎Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Gerakan Aktivis Kebijakan Publik menuntut Kementerian Lingkungan Hidup untuk turun ke Padang Lawas Sumatera Utara terkait pembuangan limbah ke aliran sungai oleh pihak pabrik sawit.

‎

‎Syahrul Romadon Rambe selaku koordinator aksi mengatakan bahwa beberapa pabrik sawit di Padang Lawas kuat dugaan membuang limbah hasil sawit ke sungai dan mencemari lingkungan.

‎

‎"Berdasarkan hasil kajian dan informasi yang kami dapatkan terdapat beberapa pabrik. Seperti PT. KAS, PT. PHG, PT MSB dan PT. Sinar Halomoan selama bertahun-tahun diduga dengan sengaja berulang kali membuang limbahnya ke aliran sungai Barumun dan Aliran sungai Sosa" ujar Syahrul 

‎

‎Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Habibi Martua Hasibuan menambahkan dalam orasinya bahwa Pemerintah Daerah diam seribu bahasa atas kejadian yang menimpah masyarakat terkait pencemaran lingkungan.

‎

‎"Putra Mahkota Alam sebagai bupati Padang Lawas dan juga kepala dinas Lingkungan Hidup, Muhamad Khaidir orang yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini. Apalagi Putra Mahkota Alam sebagai bupati dan juga mempunyai usaha keluarga pabrik PT. Sinar Halomoan turun menyumbangkan kerusakan lingkungan pembuangan limbah ke aliran sungai" tegas Habibi

‎

‎Ir. Antonius Sardjanto Setyo Nugroho, Kasubdit Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penataan, Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan saat menerima audiensi Gerakan Aktivis Kebijakan Publik. laporan dari teman-teman telah kami terima dan akan kami tindaklanjuti.

‎

‎"Penanganan limbah ini seharusnya oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, karena yang mengeluarkan izin mereka, akan tetapi jika tidak sanggup Dinas Lingkungan Hidup terkait ini. Maka dari itu kami akan turun tangan dari kementerian Lingkungan Hidup. Sembari mempelajari Isu ini" katanya 

‎

‎Gerakan Aktivis Kebijakan Publik akan mengawal isu limbah ini sampai tuntas dan juga akan terus berkomunikasi kepada pihak kementerian Lingkungan Hidup karena dinas Lingkungan Hidup Padang Lawas dan juga Pemerintah Daerah tidak berbuat apa-apa. Apalagi salah satu PT Sawit yang dilaporkan milik keluarga Bupati Padang Lawas.

‎

Redaktur signifakan.com