Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam melihat maraknya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Salah satu sorotan utama adalah dugaan keterlibatan oknum di instansi imigrasi yang menjadi bagian dari jaringan sindikat.

Bobby mengungkapkan adanya indikasi sindikat perdagangan orang yang turut bermain di jalur imigrasi. Menurutnya, kasus ini tidak bisa ditoleransi mengingat Sumut merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar TPPO di Indonesia.

"Kalau ada indikasi keterlibatan oknum di imigrasi, ini harus segera ditindak. Kita dorong aparat terkait untuk melakukan evaluasi total," tegas Bobby di Medan, Senin (25/8).

Ia menambahkan, Pemprov Sumut tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak aparat imigrasi. Namun, pihaknya akan terus mendorong evaluasi dan penindakan dengan menggandeng kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah pusat.

"Yang bisa kita lakukan adalah mendesak stakeholder terkait. Kita tidak mau ada lagi praktik seperti ini, karena sudah banyak korban dari Sumut," jelasnya.

Bobby memastikan, koordinasi dengan kepolisian sudah berjalan. Ia meminta agar jaringan sindikat yang melibatkan agen ilegal maupun oknum imigrasi segera ditindak tegas.

"Kami sudah diskusi dengan kepolisian. Bukan hanya agen liar yang ditindak, tapi kalau ada oknum di imigrasi terlibat, harus segera dibersihkan," kata Bobby.

Lebih jauh, Bobby menekankan komitmen Pemprov Sumut untuk menekan angka perdagangan orang, baik melalui jalur pencegahan maupun penindakan. Namun ia menegaskan, tanpa pembersihan sindikat di tubuh aparat negara, upaya ini akan selalu terbentur.

"Kita sepakat, jangan ada lagi korban dari Sumut. Jadi pencegahan tidak cukup, penindakan harus keras, terutama jika menyangkut oknum yang justru seharusnya melindungi masyarakat,” pungkasnya.