Bau busuk dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Djasamen Saragih semakin menyengat. Proyek senilai Rp17 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu kini disebut bukan sekadar bermasalah, melainkan dijalankan dengan pola korupsi terstruktur, sistematis, dan penuh kesepakatan fee antar pihak.

Nama-nama yang menyeruak dalam lingkaran kasus ini bukan orang sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Siantar, Ketua Partai Demokrat Kota Siantar, serta Ketua Tim Sukses Wali Kota (Ilal Nasution) disebut-sebut ikut mengatur jalannya proyek melalui mekanisme e-Katalog.

Sejumlah nama tersebut diduga bekerjasama dengan Direktur Rumah Sakit Djasamen Saragih Siantar untuk mengarahkan pengadaan alkes ke oknum pengusaha yang sudah mereka sediakan dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan.

Komitmen Fee Jadi Kunci

Meski memakai sistem e-Katalog yang diklaim lebih transparan, dugaan korupsi tetap terjadi. Penyedia yang dipilih diduga bukan karena kompetensi atau kebutuhan rumah sakit, melainkan karena kesanggupan menyetor komitmen fee. Bahkan sejak awal, menurut sumber internal, sudah ada kesepakatan pembagian fee antara penyedia, pejabat, dan aktor politik.

“E-Katalog hanya jadi formalitas. Semua sudah diatur. Yang penting siapa yang mau setor, itulah yang dapat proyek,” ungkap seorang aktivis antikorupsi di Siantar.

Dana Kesehatan Disandera Mafia Proyek

Praktik busuk ini memperlihatkan wajah asli rente politik di daerah. Dana kesehatan Rp17 miliar yang seharusnya menjadi penyelamat masyarakat justru disulap menjadi ladang bancakan elite. Harga barang diduga dimarkup, sementara rakyat hanya jadi penonton.

“Kalau dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini konspirasi jahat yang merampas hak rakyat atas layanan kesehatan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Medan.

Kejatisu Ditantang Bongkar Jaringan Elite

Sorotan kini tertuju pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Publik mendesak agar Kejatisu tidak hanya berhenti pada pemeriksaan formal, tetapi membongkar seluruh jaringan elite yang terlibat.

“Kejatisu jangan kompromi! Semua oknum harus diperiksa: pejabat, politisi, hingga tim sukses. Rakyat menanti penegakan hukum yang tajam ke atas, bukan hanya ke bawah,” tegas seorang tokoh masyarakat di Pematang Siantar.

Publik Menunggu Tindakan Nyata

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang namanya disebut. RSUD Djasamen Saragih pun bungkam soal detail penggunaan dana. Namun desakan publik semakin menguat: usut tuntas skandal ini, panggil semua yang terlibat, dan buktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli oleh mafia proyek.