Konflik agraria antara masyarakat Padang Lawas dan PT Sumatera Sylva Lestari (PT SSL) telah berlangsung lebih dari 21 tahun, menjadi luka panjang dan ujian serius bagi setiap kepala daerah yang memimpin wilayah ini. Aktivis sosial Habibi Martua Hsb menantang PMA Bupati Padang Lawas untuk menunjukkan keberanian dan komitmen nyata dalam menyelesaikan sengketa yang telah menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi rakyat.

Menurut Habibi, Bupati Siak menjadi contoh kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Ia berani menghadapi PT SSL secara langsung, menuntut pencabutan izin perusahaan bila terbukti merugikan masyarakat, memfasilitasi dialog berbasis kearifan lokal, bahkan bersedia menjadi saksi untuk memperkuat posisi masyarakat dalam jalur hukum. “Bupati Siak menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati diukur dari keberanian menegakkan keadilan, bukan sekadar pidato dan jargon politik,” ujar Habibi, Rabu (27/8/2025).

Habibi menegaskan bahwa PMA Bupati Padang Lawas memiliki keuntungan strategis: masih baru menjabat dan belum terbebani kepentingan lama. Namun, ia mengingatkan bahwa keberanian moral dan tindakan nyata adalah ukuran utama kepemimpinan. “Konflik agraria dengan PT SSL bukan sekadar urusan tanah, tetapi ujian integritas, keberpihakan pada rakyat, dan kemampuan menegakkan keadilan struktural. Jika PMA diam, maka sejarah akan menilai kepemimpinan baru ini sama dengan rezim sebelumnya yang gagal menyelesaikan masalah,” tambahnya.

Ia menekankan beberapa langkah konkret yang seharusnya ditempuh:

Memanggil manajemen PT SSL untuk klarifikasi dan negosiasi terbuka.

Meninjau ulang izin konsesi perusahaan, memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan hak rakyat.

Menyiapkan jalur hukum jika PT SSL tetap mengabaikan hak masyarakat.

“Sejarah akan mencatat, apakah PMA Bupati Padang Lawas mampu meneladani keberanian Bupati Siak, ataukah hanya akan terjebak dalam retorika kosong. Rakyat menuntut keadilan, bukan janji,” pungkas Habibi.