Bagikan

Anda bilang:

MONITOR Demo di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait Pengunaan Anggaran Balai Besar Guru Pengerak TA. 2023-2024 di sampaikan kordinator aksi hamid buat saya narasinya mau naikkan berita

ChatGPT bilang:

Berikut narasi berita yang bisa Anda naikkan untuk media daring, berdasarkan aksi demonstrasi MONITOR:

MONITOR Gelar Aksi di Kejati Sumut: Desak Audit Anggaran Balai Besar Guru Penggerak 2023–2024

Medan, 8 Agustus 2025 — Organisasi Masyarakat Observasi Nasional Integritas dan Optimalisasi Reformasi (MONITOR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jumat (8/8). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023–2024.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi MONITOR, Hamid, menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan pelatihan guru yang didanai melalui APBN. “Kami menduga banyak kegiatan yang dilaksanakan secara formalitas, laporan dibuat asal jadi, bahkan diduga terdapat markup anggaran dalam pengadaan dan pelatihan,” ujar Hamid.

MONITOR juga menyampaikan bahwa BBGP yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam transformasi pendidikan justru terindikasi tidak transparan dalam penggunaan dana publik. “Jika lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan saja tidak akuntabel, maka ini menjadi ironi besar bagi misi pendidikan berkualitas di Sumatera Utara,” tambah Hamid.

Para demonstran mendesak Kejati Sumut segera membentuk tim penyelidikan khusus untuk menelusuri aliran anggaran, serta membuka komunikasi dengan masyarakat sipil dan pelapor sebagai bagian dari kontrol publik. MONITOR menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap memberikan data dukung jika dibutuhkan.

Aksi ini berjalan damai dan tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. MONITOR berharap Kejaksaan tidak tutup mata terhadap dugaan penyimpangan yang disuarakan publik demi menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat.